Hari Ini Kominfo Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media Tbk

Bolt (Foto:Instagram/@boltclub )

Hari ini Kominfo Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media Tbk. Tenggang waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 GHz telah memasuki masa jatuh tempo.

Frekuensi tersebut digunakan oleh perusahaan penyedia internet PT First Media Tbk, PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita.

Ketiga perusahaan tersebut belum menyelesaikan kewajiban mereka untuk membayar BHP yang jatuh tempo. Ketiga perusahaan tersebut diberi batas waktu pembayaran oleh Kominfo hingga tanggal 17 November 2018.

Apabila perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, maka izin frekuensi Bolt dan First Media akan dicabut.

“Hingga batas akhir Sabtu (17/11) pukul 23.59 (WIB), ketiga operator tidak melakukan pelunasan hutang BHP Frekuensi,”. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu, Minggu (18/11).

Dikarenakan tanggal 18 November 2018 jatuh pada hari minggu, maka Kominfo akan melakukan pencabutan izin akan dilakukan hari ini, Senin (19/11).

Menurut Ferdinandus, pihak Kominfo saat ini sedang melakukan proses pembuatan surat keterangan. Adapun surat keterangan yang dibuat tersebut terkait pencabutan izin penggunaan frekuensi untuk ketiga perusahaan tersebut.

“Karena hari ini hari libur, Kemkominfo sedang memproses penyiapan SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator tersebut. Besok, Senin 19 November, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut,” kata Ferdinandus.

First Media
First Media (Foto:Wikimedia Commons)

Nasib Pengguna First Media dan Bolt

PT First Media Tbk (KBLV) dan Bolt diketahui telah menunggak kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk pembayaran tahun 2016 dan 2017.

Adapun Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing yaitu Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar), sedangkan angka tunggakan Bolt menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp343 miliar).

Kedua perusahaan yang tergabung dalam Lippo Group ini diketahui belum menjalankan kewajibannya untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017.

Total tunggakan plus denda total yang harus dibayar yaitu Rp 708 miliar.

Meskipun begitu, seluruh pelanggan yang menggunakan layanan First Media tidak perlu khawatir terkait pencabutan izin frekuensi 2,3 GHz. Layanan akan tetap berjalan, sebab First Media menggunakan teknologi kabel fiber optik.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Bolt. Pihak Bolt akan terkena dampak dari pencabutan izin tersebut. Hal tersebut dikarenakan Bolt menggunakan teknologi 4G LTE berbasis frekuensi 2,3 GHz.

Selain Bolt dan First Media, PT Jasnita yang didirikan oleh salah satu anggota Kominfo yakni Semuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kominfo pun mengalami hal serupa.

Perusahaan tersebut tercatat masih memiliki tunggakan serta denda dengan total tunggakan sebesar Rp 2,197 miliar.